Latest Regulation
CATEGORY

ALL
PP Nomor 36 Tahun 2017 - Penghasilan Harta Bersih

Pengenaan PPh atas penghasilan tertentu berupa harta bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan.

116/PMK.010/2017 - PPN Sembako

Barang kebutuhan pokok yang tidak dikenai PPN

122/PMK.04/2017 - Penundaan Pembayaran Kepabeanan

Penundaan pembayaran utang bea masuk, bea keluar, dan/atau sanksi administrasi berupa denda

SE-54/PJ/2016 Penilaian Properti

Petunjuk teknis penilaian properti, penilaian bisnis dan penilaian aset takberwujud untuk tujuan perpajakan.

213/PMK.03/2016 Transfer Pricing

Jenis dokumen dan/atau informasi tambahan yang wajib disimpan oleh Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan tata cara pengelolaannya

PER-19/PJ/2016 - Bentuk dan Isi Nota Penghitungan

Perubahan ketiga atas PER-27/PJ/2012 tentang bentuk dan isi nota penghitungan, bentuk dan isi SKP serta bentuk dan isi STP.

PER-18/PJ/2016 - Pengembalian Kelebihan Uang Tebusan

Pengembalian kelebihan pembayaran uang tebusan dalam rangka pengampunan pajak.

151/PMK.08/2016 - investasi di luar pasar keuangan dalam rangka pengampunan pajak

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.08/2016 tentang tata cara pengalihan harta Wajib Pajak ke dalam wilayah NKRI dan penempatan pada investasi di luar pasar keuangan dalam rangka pengampunan pajak.

150/PMK.08/2016 - instrumen investasi di pasar keuangan dalam rangka pengampunan pajak

Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 tentang tata cara pengalihan harta Wajib Pajak ke dalam wilayah NKRI dan penempatan pada instrumen investasi di pasar keuangan dalam rangka pengampunan pajak.

PER-16/PJ/2016 - PPh 21

Pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan Orang Pribadi.

PER-13/PJ/2016 - Penerimaan SPH Minggu Terakhir

Tata cara penerimaan surat pernyataan pada minggu terakhir periode pertama penyampaian surat pernyataan.

PER-14/PJ/2016 - Penerimaan SPH Dlm Hal Gangguan

Tata cara penerimaan surat pernyataan dalam hal terjadi gangguan pada jaringan dan/atau keadaan luar biasa pada akhir periode penyampaian surat pernyataan.

118/PMK.03/2016 Pengampunan Pajak

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

PER-07/PJ/2016 Pengampunan Pajak

Dokumen dan pedoman teknis pengisian dokumen dalam rangka pengampunan pajak

SE-30/PJ/2016 Pengampunan Pajak

Petunjuk pelaksanaan pengampunan pajak

119/PMK.08/2016 Pengampunan Pajak

Tata cara pengalihan harta Wajib Pajak ke dalam wilayah NKRI dan penempatan pada instrumen investasi di pasar keuangan dalam rangka pengampunan pajak

UU Nomor 11 Tahun 2016 - Pengampunan Pajak

Pengampunan Pajak

69/PMK.04/2016 Deklarasi inisiatif

Deklarasi inisiatif (voluntary declaration) atas nilai pabean untuk penghitungan bea masuk.

63/PMK.09/2016 Komite Pengawas Perpajakan

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.09/2008 tentang komite pengawas perpajakan

PP Nomor 9 Tahun 2016 Fasilitas PPh

Perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 2015 tentang fasilitas PPh untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>  Last ›