Latest Regulation
CATEGORY

ALL
39/PMK.03/2018 - Tax Refund

Tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak

35/PMK.010/2018 - Tax Holiday

Pemberian fasilitas pengurangan PPh Badan

SE-02/PJ/2018 - Akses Informasi Keuangan
Petunjuk pendaftaran bagi Lembaga Keuangan dalam rangka pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.
PER-07/PJ/2018 - Tax Amnesty
Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2017 tentang tata cara pelaporan dan pengawasan harta tambahan dalam rangka pengampunan pajak.
19/PMK.03/2018 - Akses Informasi Keuangan

Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan

15/PMK.03/2018 - Penghitungan peredaran bruto

Cara lain untuk menghitung peredaran bruto

178/PMK.04/2017 - Impor Sementara

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 178/PMK.04/2017 TENTANG IMPOR SEMENTARA

184/PMK.01/2017 - Kuasa Hukum

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 184/PMK.01/2017 TENTANG PERSYARATAN UNTUK MENJADI KUASA HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK

SE-40/PJ/2017 - PPh Tanah Bangunan

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 40/PJ/2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-18/PJ/2017 TENTANG TATA CARA PENELITIAN BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA

202/PMK.010/2017 PPh Perjanjian Internasional

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 202/PMK. 010/2017 TENTANG PELAKSANAAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN YANG DIDASARKAN PADA KETENTUAN DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL

195/PMK.02/2017 - Pajak Air Tanah

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 195 /PMK. 02/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 9/PMK. 02/2016 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK AIR PERMUKAAN, PAJAK AIR TANAH, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI YANG DIBAYARKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT

PP Nomor 36 Tahun 2017 - Penghasilan Harta Bersih

Pengenaan PPh atas penghasilan tertentu berupa harta bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan.

116/PMK.010/2017 - PPN Sembako

Barang kebutuhan pokok yang tidak dikenai PPN

122/PMK.04/2017 - Penundaan Pembayaran Kepabeanan

Penundaan pembayaran utang bea masuk, bea keluar, dan/atau sanksi administrasi berupa denda

SE-54/PJ/2016 Penilaian Properti

Petunjuk teknis penilaian properti, penilaian bisnis dan penilaian aset takberwujud untuk tujuan perpajakan.

213/PMK.03/2016 Transfer Pricing

Jenis dokumen dan/atau informasi tambahan yang wajib disimpan oleh Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan tata cara pengelolaannya

PER-19/PJ/2016 - Bentuk dan Isi Nota Penghitungan

Perubahan ketiga atas PER-27/PJ/2012 tentang bentuk dan isi nota penghitungan, bentuk dan isi SKP serta bentuk dan isi STP.

PER-18/PJ/2016 - Pengembalian Kelebihan Uang Tebusan

Pengembalian kelebihan pembayaran uang tebusan dalam rangka pengampunan pajak.

151/PMK.08/2016 - investasi di luar pasar keuangan dalam rangka pengampunan pajak

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.08/2016 tentang tata cara pengalihan harta Wajib Pajak ke dalam wilayah NKRI dan penempatan pada investasi di luar pasar keuangan dalam rangka pengampunan pajak.

150/PMK.08/2016 - instrumen investasi di pasar keuangan dalam rangka pengampunan pajak

Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 tentang tata cara pengalihan harta Wajib Pajak ke dalam wilayah NKRI dan penempatan pada instrumen investasi di pasar keuangan dalam rangka pengampunan pajak.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>  Last ›