Latest Regulation
CATEGORY

ALL
SE-66/PJ/2010 Penegasan Pasal 31E UU PPh...
penegasan atas pelaksanaan pasal 31 E ayat (1)  UU nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008.
PER-24/PJ/2010 P3B...
Perubahan PER-61/PJ/2009 tentang tata cara penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda.
SE-56/PJ/2010 Faktur Pajak Lama...
Penjelasan mengenai penggunaan faktur pajak lama.
S-153/PJ/2010 Panduan pemeriksaan kewajaran transaksi afiliasi
Panduan pemeriksaan kewajaran transaksi afiliasi.
70/PMK.03/2010 Batasan kegiatan dan jenis JKP...
Batasan kegiatan dan jenis jasa kena pajak yang atas ekspornya dikenai PPN.
PER-13/PJ/2010 Faktur Pajak...
Bentuk, ukuran, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pengisian keterangan, tata cara pembetulan atau penggantian, dan tata cara pembatalan faktur pajak.
65/PMK.03/2010 Nota Retur...
Tata cara pengurangan PPN dan PPnBM atas BKP yang dikembalikan dan PPN atas JKP yang dibatalkan
Ralat SE-121/PJ/2010 PPN atas kegiatan usaha perbankan
Penegasan perlakuan PPN atas kegiatan usaha perbankan.
SE-29/PJ/2010 SPT PPh Wanita Kawin...
Pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi bagi wanita kawin yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan atau yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri
38/PMK.04/2010 Pembuatan, Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak...
Tata cara pembuatan dan tata cara pembetulan atau penggantian faktur pajak
02/PMK.03/2010 Biaya promosi...
Biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
SE-114/PJ/2009 Pelaksanaan PER-61 dan PER-62...
Pelaksanaan PER-61/PJ/2009 tentang tata cara penerapan P3B dan PER-62/PJ/2009 tentang pencegahan penyalahgunaan P3B.
PER-61/PJ/2009 Tata cara penerapan P3B
Tata cara penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
PER-62/PJ/2009 Pencegahan penyalahgunaan P3B
Pencegahan penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
UU Nomor 42 Tahun 2009 Pajak Pertambahan Nilai
UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai.  
PER-52/PJ/2009 PPh 26 penjualan asset...
Penunjukan pemotong, tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh 26 atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) UU PPh yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri selain BUT di Indonesia.
PER-50/PJ/2009 Pengusaha Kena Pajak Kawasan Bebas...
tata cara pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan tata cara penerbitan surat keputusan pemusatan tempat PPN terutang bagi Pengusaha Kena Pajak yang tempat kegiatan usaha atau tempat PPN terutang di Kawasan Bebas.
PER-51/PJ/2009 Makanan dan minuman bagi pegawai...
tata cara pemberian dan penetapan besaran kupon makanan dan atau minuman bagi pegawai, kriteria dan tata cara penetapan daerah tertentu dan batasan mengenai sarana dan fasilitas di lokasi kerja
105/PMK.03/2009 Piutang yg nyata-nyata tidak dapat ditagih
Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
103/PMK.03/2009 PPnBM selain kendaraan bermotor...
Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004 tentang jenis Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain  kendaraan bermotor yang dikenakan PPnBM.
 << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >>