Latest Regulation
CATEGORY

ALL
244/PMK.03/2015 - Kelebihan Pembayaran Pajak
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
191/PMK.010/2015 Revaluasi Aktiva
PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN BAGI PERMOHONAN YANG DIAJUKAN PADA TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016
SE-47/PJ/2015 PPnBM Barang Sangat Mewah
PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 106/PMK.010/2015
TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN
KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
SE-53/PJ/2015 Pemeriksaan 2015
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN TAHUN 2015
DALAM RANGKA MENDUKUNG TAHUN PEMBINAAN WAJIB PAJAK
125/PMK.010/2015 Echange of Information
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 60/PMK.03/2014 TENTANG TATA CARA PERTUKARAN INFORMASI (EXCHANGE OF INFORMATION)
SE-37/PJ/2015 Pengawasan Wajib Pajak

Pengawasan Wajib Pajak baru.

91/PMK.03/2015 Sunset Policy II

Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT, pembetulan SPT dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak.

89/PMK.010/2015 Fasilitas PPh

Tata cara pemberian fasilitas PPh untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu serta pengalihan aktiva dan sanksi bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang diberikan fasilitas PPh.

PER-19/PJ/2015 PPh 22 Barang Sangat Mewah

Tata cara pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

1/PMK.03/2015 - Pembukuan Mata Uang Asing

Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 tentang tata cara penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang selain rupiah serta kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan

7/PMK.03/2015 - Advanced Pricing Agreement

Tata cara pembentukan dan pelaksanaan kesepakatan harga transfer (Advanced Pricing Agreement)

191/PMK.03/2014 - Data dan Informasi Perpajakan

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 16/PMK.03/2013 TENTANG RINCIAN JENIS DATA DAN INFORMASI SERTA TATA CARA PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN
DENGAN PERPAJAKAN

SE-32/PJ/2014 - Pelaksana PP 46 Tahun 2013

PENEGASAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 
TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU 
DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU

PER-25/PJ/2014 - SPT Masa PPN

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-44/PJ/2010 TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SERTA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(SPT MASA PPN)

PER-23/PJ/2014 - SKP STP

PERUBAHAN PER-27/PJ/2012 TENTANG BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK SERTA BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK

SE-30/PJ/2014 - Transaksi Tanah/Bangunan

PENGAWASAN ATAS TRANSAKSI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
MELALUI JUAL BELI

SE-24/PJ/2014 - PPN Hasil Pertanian

PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR
70P/HUM/2013 MENGENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS BARANG HASIL
PERTANIAN YANG DIHASILKAN DARI KEGIATAN USAHA DI BIDANG PERTANIAN,
PERKEBUNAN, DAN KEHUTANAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2007

160/PMK.03/2014 - Refund PPN Org. Int'l
TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH YANG
SEHARUSNYA TIDAK DIBERIKAN PEMBEBASAN OLEH PERWAKILAN
NEGARA ASING DAN BADAN INTERNASIONAL SERTA PEJABATNYA
31/PMK.04/2014 - PKP Gagal Produksi

SAAT PENGHITUNGAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK
MASUKAN YANG TELAH DIKREDITKAN DAN TELAH DIBERIKAN
PENGEMBALIAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG
MENGALAMI KEADAAN GAGAL BERPRODUKSI

30/PMK.03/2014 - PPN Emas Perhiasan

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN EMAS PERHIASAN

 << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>  Last ›