Latest Regulation
CATEGORY

ALL
SE-30/PJ/2014 - Transaksi Tanah/Bangunan

PENGAWASAN ATAS TRANSAKSI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
MELALUI JUAL BELI

SE-24/PJ/2014 - PPN Hasil Pertanian

PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR
70P/HUM/2013 MENGENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS BARANG HASIL
PERTANIAN YANG DIHASILKAN DARI KEGIATAN USAHA DI BIDANG PERTANIAN,
PERKEBUNAN, DAN KEHUTANAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2007

160/PMK.03/2014 - Refund PPN Org. Int'l
TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH YANG
SEHARUSNYA TIDAK DIBERIKAN PEMBEBASAN OLEH PERWAKILAN
NEGARA ASING DAN BADAN INTERNASIONAL SERTA PEJABATNYA
31/PMK.04/2014 - PKP Gagal Produksi

SAAT PENGHITUNGAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK
MASUKAN YANG TELAH DIKREDITKAN DAN TELAH DIBERIKAN
PENGEMBALIAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG
MENGALAMI KEADAAN GAGAL BERPRODUKSI

30/PMK.03/2014 - PPN Emas Perhiasan

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN EMAS PERHIASAN

11/PMK.011/2014 - Bea Masuk Ditanggung Pemerintah

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM
DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2014

SE-58/PJ/2013 - PPN Buku

Penyampaian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.011/2013 tentang buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama yang atas impor dan/atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN.

SE-57/PJ/2013 - PPnBM Selain Kendaraan Bermotor

Penyampaian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.011/2013 tentang jenis Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM.

151/PMK.011/2013 - Faktur Pajak

Tata Cara Pembuatan Dan Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian Faktur Pajak.

146/PMK.011/2013 - PPh Pasal 22

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan PPh Pasal 22 Ssehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di BIdang Lain

PER-37/PJ/2013 - PPh UMKM

Tata Cara Penyetoran PPh Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

PER-33/PJ/2013 - Tata Naskah DJP

Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pajak

SE-55/PJ/2013 - Bukti Penerimaan Surat

Tata Cara Penerbitan Bukti Penerimaan Surat (BPS) Pengganti Terkait Dengan Penerimaan SPT Wajib Pajak.

SE-49/PJ/2013 - Pemeriksaan Bukti Permulaan

Petunjuk Teknis Pemeriksaan Bukti Permulaan  Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan

SE-16/BC/2013 - Importasi Buku

Penegasan pelayanan importasi buku ilmu pengetahuan

PER-32/PJ/2013 - Pajak UMKM

Tata cara pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh bagi Wajib Pajak yang dikenai PPh berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

PER-31/PJ/2013 - Sensus Pajak Nasional

Pedoman teknis sensus pajak nasional.

SE-41/PJ/2013 - P3B RI - Kroasia

Pemberitahuan berlakunya P3B antara RI dan Kroasia.

SE-42/PJ/2013 - Pajak UMKM

Pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

124/PMK.011/2013 - PPh 25

Pengurangan besarnya PPh Pasal 25 dan penundaan pembayaran PPh Pasal 29 Tahun 2013 bagi Wajib Pajak industri tertentu.

 << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >>  Last ›