Latest Regulation
CATEGORY

ALL
122/PMK.011/2013 - PPN Impor Buku

Buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama yang atas impor dan/atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN.

121/PMK.011/2013 - PPnBM

Jenis Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM.

120/PMK.04/2013 - Kawasan Berikat

Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.011/2011 tentang kawasan berikat.

PER-08/PJ/2013 faktur pajak
Perubahan atas PER-24/PJ/2012 tentang bentuk, ukuran, tata cara pengisian keterangan, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pembetulan atau penggantian dan tata cara pembatalan faktur pajak.
18/PMK.03/2013 Pemeriksaan Bukti Permulaan
Tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan.
17/PMK.03/2013 tata cara pemeriksaan
Tata cara pemeriksaan
16/PMK.03/2013 Data Perpajakan
Rincian jenis data dan informasi serta tata cara penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan.
PER-24/PJ/2012 Faktur Pajak
Bentuk, ukuran, tata cara pengisian keterangan, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pembetulan atau penggantian dan tata cara pembatalan faktur pajak.
146/PMK.03/2012 Verifikasi
Tata cara verifikasi
145/PMK.03/2012 penerbitan STP dan SKP
Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak
93/PMK.03/2012 PPN Pengiriman Surat
Penyerahan jasa pengiriman surat dengan prangko yang tidak dikenai PPN.
82/PMK.03/2012 PPN Jasa Pemerintah
Kriteria dan/atau rincian jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum yang tidak dikenai PPN.
83/PMK.03/2012 PPN Jasa Tenaga Kerja
Kriteria dan/atau jasa tenaga kerja yang tidak dikenai PPN.
84/PMK.03/2012 Faktur Pajak
Tata cara pembuatan dan tata cara pembetulan atau penggantian faktur pajak.
85/PMK.03/2012 BUMN pemungut
Penunjukkan BUMN untuk memungut, menyetor dan melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM serta tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporannya.
80/PMK.03/2012 PPN angkutan darat dan air
Jasa angkutan umum di darat dan jasa angkutan umum di air yang tidak dikenai PPN.
27/PMK.011/2012 PPN impor
Perubahan kedua Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang perlakuan PPN dan PPnBM atas impor BKP yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk.
S-23/PJ.08/2012 Pemindahbukuan PBB secara elektronik
Penyampaian daftar bank dan nomor rekening persepsi PBB untuk menampung pemindahbukuan PBB secara elektronik
PER-5/PJ/2012 Registrasi PKP
Registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak 2012
PER-4/PJ/2012 Metode dan teknik pemeriksaan
Pedoman penggunaan metode dan teknik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.
 << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >>