Latest Regulation
CATEGORY

ALL
KEP-26/PJ/2012 Pemindahan Wajib Pajak
Pemindahan Wajib Pajak dari KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus dan KPP Madya.
KEP-26/PJ/2012 Pemindahan Wajib Pajak
Pemindahan Wajib Pajak dari KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus dan KPP Madya.
PER-2/PJ/2012 Penggolongan piutang pajak
Penggolongan kualitas piutang pajak dan cara penghitungan penyisihan piutang pajak.
S-46/PJ.02/2012 Putusan uji materi PMK 78
Penyampaian putusan uji materi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010.
7/PMK.011/2012 PPh Obligasi
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011 tentang tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh atas bunga obligasi
KEP-02/PJ/2012
Penetapan dan penggunaan kode surat dan cap dinas sementara pada kantor pengolahan data dan dokumen perpajakan dan kantor pengolahan data eksternal.
SE-01/PJ/2012 Aplikasi Approweb
Penyempurnaan aplikasi approweb sebagai sarana pembuatan dan pemutakhiran profil Wajib Pajak
PER--50/PJ/2011 Situs pajak.go.id
Tata kelola konten situs Direktorat Jenderal Pajak.
SE-103/PJ/2011
Petunjuk teknis tata cara penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan.
PP Nomor 74 Tahun 2011 Hak dan Kewajiban Perpajakan
Tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan
SE-100/PJ/2011 Sosialisasi SPT Tahunan 2012
Langkah-langkah sosialisasi/penyuluhan SPT Tahunan PPh Tahun 2012
SE-98/PJ/2011 Rencana Kerja
Pedoman penyusunan rencana kerja dan laporan kegiatan penyuluhan perpajakan unit vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
257/PMK.011/2011
Tata cara pemotongan dan pembayaran PPh atas penghasilan lain kontraktor berupa uplift atau imbalan lain yang sejenis dan/atau penghasilan kontraktor dari pengalihan participating interest.
SE-97/PJ/2011 Cadangan Premi
Perlakuan PPh atas pembentukan atau pemupukan dana cadangan premi bagi Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha asuransi jiwa yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
255/PMK.04/2011 Perubahan Kawasan Berikat
Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang kawasan berikat.
254/PMK.04/2011 Pembebasan Bea Masuk
Pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.
253/PMK.04/2011 Pengembalian Bea Masuk
Pengembalian bea masuk yang telah dibayar atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.
SE-95/PJ/2011 e-Filing SPT PPh Orang Pribadi
Petunjuk teknis tata cara penyampaian SPT bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan formulir 1770 S atau 1770 SS secara e-filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id)
231/PMK.011/2011 PPh DTP
PPh Ditanggung Pemerintah dan penghitungan penerimaan negara bukan pajak atas hasil pengusahaan sumber daya panas bumi untuk pembangkitan energi/listrik tahun anggaran 2011.
PP Nomor 52 Tahun 2011 Fasilitas PPh
Perubahan kedua atas PP Nomor 1 Tahun 2007 tentang fasilitas PPh untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu.
 << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >>