Latest Regulation
CATEGORY

ALL
254/PMK.04/2011 Pembebasan Bea Masuk
Pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.
253/PMK.04/2011 Pengembalian Bea Masuk
Pengembalian bea masuk yang telah dibayar atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.
SE-95/PJ/2011 e-Filing SPT PPh Orang Pribadi
Petunjuk teknis tata cara penyampaian SPT bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan formulir 1770 S atau 1770 SS secara e-filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id)
231/PMK.011/2011 PPh DTP
PPh Ditanggung Pemerintah dan penghitungan penerimaan negara bukan pajak atas hasil pengusahaan sumber daya panas bumi untuk pembangkitan energi/listrik tahun anggaran 2011.
PP Nomor 52 Tahun 2011 Fasilitas PPh
Perubahan kedua atas PP Nomor 1 Tahun 2007 tentang fasilitas PPh untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu.
SE-94/PJ/2011 e-SPT Masa PPN
Kewajiban penyampaian SPT Masa PPN dalam bentuk data elektronik (e-SPT)
SE-92/PJ/2011 Pengamanan penerimaan 2011
Pelayanan kepada Wajib Pajak dalam upaya pengamanan penerimaan sehubungan dengan akhir tahun anggaran 2011.
189/PMK.03/2011 Penghentian penyidikan
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.03/2009 tentang tata cara penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan untuk kepentingan penerimaan negara.
SE-90/PJ/2011 Integrated PPN
pengkreditan pajak masukan pada perusahaan terpadu (integrated) kelapa sawit.
SE-84/PJ/2011 Pelayanan Prima
Pelayanan prima
PER-35/PJ/2011 Pemeriksaan tujuan lain
Petunjuk pelaksanaan pemeriksaan untuk tujuan lain.
SE-86/PJ/2011 Pemutakhiran Piutang Pajak
pelaksanaan pemutakhiran piutang PPh, PPN dan PPnBM.
PER-32/PJ/2011 Transfer Pricing
perubahan PER-43/PJ/2010 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
PER-33/PJ/2011 Zakat atau sumbangan keagamaan
Badan/lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
PER-31/PJ/2011 Perekaman SPT
Percepatan pelaksanaan perekaman SPT
SE-77/PJ/2011 Program Feeding
Program Feeding
KEP-239/PJ/2011 Pembentukan tim sensus pajak nasional 2011
Pembentukan tim sensus pajak nasional tahun 2011 tingkat kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak.
PER-30/PJ/2011 Pedoman teknis sensus
Pedoman teknis sensus pajak nasional.
PER-28/PJ/2011 SPT PPh Migas
Bentuk dan isi SPT Tahunan PPh bagi Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang usaha hulu minyak dan atau gas bumi.
PER-29/PJ/2011 SPT PPh Migas
Tata cara penerbitan surat ketetapan pembayaran PPh minyak dan gas bumi dan surat keterangan pembayaran PPh minyak bumi dan gas bumi sementara.
 << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >>