Latest Regulation
CATEGORY

ALL
PP Nomor 74 Tahun 2011 Hak dan Kewajiban Perpajakan
Tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan
SE-100/PJ/2011 Sosialisasi SPT Tahunan 2012
Langkah-langkah sosialisasi/penyuluhan SPT Tahunan PPh Tahun 2012
SE-98/PJ/2011 Rencana Kerja
Pedoman penyusunan rencana kerja dan laporan kegiatan penyuluhan perpajakan unit vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
257/PMK.011/2011
Tata cara pemotongan dan pembayaran PPh atas penghasilan lain kontraktor berupa uplift atau imbalan lain yang sejenis dan/atau penghasilan kontraktor dari pengalihan participating interest.
SE-97/PJ/2011 Cadangan Premi
Perlakuan PPh atas pembentukan atau pemupukan dana cadangan premi bagi Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha asuransi jiwa yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
255/PMK.04/2011 Perubahan Kawasan Berikat
Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang kawasan berikat.
254/PMK.04/2011 Pembebasan Bea Masuk
Pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.
253/PMK.04/2011 Pengembalian Bea Masuk
Pengembalian bea masuk yang telah dibayar atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.
SE-95/PJ/2011 e-Filing SPT PPh Orang Pribadi
Petunjuk teknis tata cara penyampaian SPT bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan formulir 1770 S atau 1770 SS secara e-filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id)
231/PMK.011/2011 PPh DTP
PPh Ditanggung Pemerintah dan penghitungan penerimaan negara bukan pajak atas hasil pengusahaan sumber daya panas bumi untuk pembangkitan energi/listrik tahun anggaran 2011.
PP Nomor 52 Tahun 2011 Fasilitas PPh
Perubahan kedua atas PP Nomor 1 Tahun 2007 tentang fasilitas PPh untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu.
SE-94/PJ/2011 e-SPT Masa PPN
Kewajiban penyampaian SPT Masa PPN dalam bentuk data elektronik (e-SPT)
SE-92/PJ/2011 Pengamanan penerimaan 2011
Pelayanan kepada Wajib Pajak dalam upaya pengamanan penerimaan sehubungan dengan akhir tahun anggaran 2011.
189/PMK.03/2011 Penghentian penyidikan
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.03/2009 tentang tata cara penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan untuk kepentingan penerimaan negara.
SE-90/PJ/2011 Integrated PPN
pengkreditan pajak masukan pada perusahaan terpadu (integrated) kelapa sawit.
SE-84/PJ/2011 Pelayanan Prima
Pelayanan prima
PER-35/PJ/2011 Pemeriksaan tujuan lain
Petunjuk pelaksanaan pemeriksaan untuk tujuan lain.
SE-86/PJ/2011 Pemutakhiran Piutang Pajak
pelaksanaan pemutakhiran piutang PPh, PPN dan PPnBM.
PER-32/PJ/2011 Transfer Pricing
perubahan PER-43/PJ/2010 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
PER-33/PJ/2011 Zakat atau sumbangan keagamaan
Badan/lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
 << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >>