Latest Regulation
CATEGORY

KUP
39/PMK.03/2018 - Tax Refund

Tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak

SE-02/PJ/2018 - Akses Informasi Keuangan
Petunjuk pendaftaran bagi Lembaga Keuangan dalam rangka pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.
PER-07/PJ/2018 - Tax Amnesty
Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2017 tentang tata cara pelaporan dan pengawasan harta tambahan dalam rangka pengampunan pajak.
19/PMK.03/2018 - Akses Informasi Keuangan

Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan

184/PMK.01/2017 - Kuasa Hukum

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 184/PMK.01/2017 TENTANG PERSYARATAN UNTUK MENJADI KUASA HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK

195/PMK.02/2017 - Pajak Air Tanah

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 195 /PMK. 02/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 9/PMK. 02/2016 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK AIR PERMUKAAN, PAJAK AIR TANAH, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI YANG DIBAYARKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT

SE-54/PJ/2016 Penilaian Properti

Petunjuk teknis penilaian properti, penilaian bisnis dan penilaian aset takberwujud untuk tujuan perpajakan.

PER-19/PJ/2016 - Bentuk dan Isi Nota Penghitungan

Perubahan ketiga atas PER-27/PJ/2012 tentang bentuk dan isi nota penghitungan, bentuk dan isi SKP serta bentuk dan isi STP.

63/PMK.09/2016 Komite Pengawas Perpajakan

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.09/2008 tentang komite pengawas perpajakan

244/PMK.03/2015 - Kelebihan Pembayaran Pajak
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
SE-53/PJ/2015 Pemeriksaan 2015
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN TAHUN 2015
DALAM RANGKA MENDUKUNG TAHUN PEMBINAAN WAJIB PAJAK
125/PMK.010/2015 Echange of Information
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 60/PMK.03/2014 TENTANG TATA CARA PERTUKARAN INFORMASI (EXCHANGE OF INFORMATION)
SE-37/PJ/2015 Pengawasan Wajib Pajak

Pengawasan Wajib Pajak baru.

1/PMK.03/2015 - Pembukuan Mata Uang Asing

Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 tentang tata cara penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang selain rupiah serta kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan

191/PMK.03/2014 - Data dan Informasi Perpajakan

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 16/PMK.03/2013 TENTANG RINCIAN JENIS DATA DAN INFORMASI SERTA TATA CARA PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN
DENGAN PERPAJAKAN

PER-23/PJ/2014 - SKP STP

PERUBAHAN PER-27/PJ/2012 TENTANG BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK SERTA BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK

PER-33/PJ/2013 - Tata Naskah DJP

Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pajak

SE-55/PJ/2013 - Bukti Penerimaan Surat

Tata Cara Penerbitan Bukti Penerimaan Surat (BPS) Pengganti Terkait Dengan Penerimaan SPT Wajib Pajak.

SE-49/PJ/2013 - Pemeriksaan Bukti Permulaan

Petunjuk Teknis Pemeriksaan Bukti Permulaan  Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan

PER-31/PJ/2013 - Sensus Pajak Nasional

Pedoman teknis sensus pajak nasional.

 1 2 3 4 5 >>