Latest Regulation
CATEGORY

PPh
PP Nomor 36 Tahun 2017 - Penghasilan Harta Bersih

Pengenaan PPh atas penghasilan tertentu berupa harta bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan.

213/PMK.03/2016 Transfer Pricing

Jenis dokumen dan/atau informasi tambahan yang wajib disimpan oleh Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan tata cara pengelolaannya

PER-18/PJ/2016 - Pengembalian Kelebihan Uang Tebusan

Pengembalian kelebihan pembayaran uang tebusan dalam rangka pengampunan pajak.

151/PMK.08/2016 - investasi di luar pasar keuangan dalam rangka pengampunan pajak

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.08/2016 tentang tata cara pengalihan harta Wajib Pajak ke dalam wilayah NKRI dan penempatan pada investasi di luar pasar keuangan dalam rangka pengampunan pajak.

150/PMK.08/2016 - instrumen investasi di pasar keuangan dalam rangka pengampunan pajak

Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 tentang tata cara pengalihan harta Wajib Pajak ke dalam wilayah NKRI dan penempatan pada instrumen investasi di pasar keuangan dalam rangka pengampunan pajak.

PER-16/PJ/2016 - PPh 21

Pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan Orang Pribadi.

PER-13/PJ/2016 - Penerimaan SPH Minggu Terakhir

Tata cara penerimaan surat pernyataan pada minggu terakhir periode pertama penyampaian surat pernyataan.

PER-14/PJ/2016 - Penerimaan SPH Dlm Hal Gangguan

Tata cara penerimaan surat pernyataan dalam hal terjadi gangguan pada jaringan dan/atau keadaan luar biasa pada akhir periode penyampaian surat pernyataan.

118/PMK.03/2016 Pengampunan Pajak

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

PER-07/PJ/2016 Pengampunan Pajak

Dokumen dan pedoman teknis pengisian dokumen dalam rangka pengampunan pajak

SE-30/PJ/2016 Pengampunan Pajak

Petunjuk pelaksanaan pengampunan pajak

119/PMK.08/2016 Pengampunan Pajak

Tata cara pengalihan harta Wajib Pajak ke dalam wilayah NKRI dan penempatan pada instrumen investasi di pasar keuangan dalam rangka pengampunan pajak

UU Nomor 11 Tahun 2016 - Pengampunan Pajak

Pengampunan Pajak

PP Nomor 9 Tahun 2016 Fasilitas PPh

Perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 2015 tentang fasilitas PPh untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu.

191/PMK.010/2015 Revaluasi Aktiva
PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN BAGI PERMOHONAN YANG DIAJUKAN PADA TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016
91/PMK.03/2015 Sunset Policy II

Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT, pembetulan SPT dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak.

89/PMK.010/2015 Fasilitas PPh

Tata cara pemberian fasilitas PPh untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu serta pengalihan aktiva dan sanksi bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang diberikan fasilitas PPh.

PER-19/PJ/2015 PPh 22 Barang Sangat Mewah

Tata cara pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

7/PMK.03/2015 - Advanced Pricing Agreement

Tata cara pembentukan dan pelaksanaan kesepakatan harga transfer (Advanced Pricing Agreement)

SE-32/PJ/2014 - Pelaksana PP 46 Tahun 2013

PENEGASAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 
TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU 
DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU

 1 2 3 4 5 >>