Latest Regulation
CATEGORY

PPh
110/PMK.010/2018 - PPh 22 Impor
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 34/PMK.010/2017 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEG IATAN. DI BIDANG IMPOR ATAU KEG IATAN USAHA DI BIDANG LAIN
SE-14/PJ/2018 - Pengawasan WP Tax Amnesty

Pengawasan Wajib Pajak pasca periode pengampunan pajak

PP Nomor 37 Tahun 2018 - Pajak Pertambangan

Perlakuan perpajakan dan/atau penerimaan bukan pajak di bidang usaha pertambangan mineral

35/PMK.010/2018 - Tax Holiday

Pemberian fasilitas pengurangan PPh Badan

15/PMK.03/2018 - Penghitungan peredaran bruto

Cara lain untuk menghitung peredaran bruto

SE-40/PJ/2017 - PPh Tanah Bangunan

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 40/PJ/2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-18/PJ/2017 TENTANG TATA CARA PENELITIAN BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA

202/PMK.010/2017 PPh Perjanjian Internasional

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 202/PMK. 010/2017 TENTANG PELAKSANAAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN YANG DIDASARKAN PADA KETENTUAN DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL

PP Nomor 36 Tahun 2017 - Penghasilan Harta Bersih

Pengenaan PPh atas penghasilan tertentu berupa harta bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan.

213/PMK.03/2016 Transfer Pricing

Jenis dokumen dan/atau informasi tambahan yang wajib disimpan oleh Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan tata cara pengelolaannya

PER-18/PJ/2016 - Pengembalian Kelebihan Uang Tebusan

Pengembalian kelebihan pembayaran uang tebusan dalam rangka pengampunan pajak.

151/PMK.08/2016 - investasi di luar pasar keuangan dalam rangka pengampunan pajak

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.08/2016 tentang tata cara pengalihan harta Wajib Pajak ke dalam wilayah NKRI dan penempatan pada investasi di luar pasar keuangan dalam rangka pengampunan pajak.

150/PMK.08/2016 - instrumen investasi di pasar keuangan dalam rangka pengampunan pajak

Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 tentang tata cara pengalihan harta Wajib Pajak ke dalam wilayah NKRI dan penempatan pada instrumen investasi di pasar keuangan dalam rangka pengampunan pajak.

PER-16/PJ/2016 - PPh 21

Pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan Orang Pribadi.

PER-13/PJ/2016 - Penerimaan SPH Minggu Terakhir

Tata cara penerimaan surat pernyataan pada minggu terakhir periode pertama penyampaian surat pernyataan.

PER-14/PJ/2016 - Penerimaan SPH Dlm Hal Gangguan

Tata cara penerimaan surat pernyataan dalam hal terjadi gangguan pada jaringan dan/atau keadaan luar biasa pada akhir periode penyampaian surat pernyataan.

118/PMK.03/2016 Pengampunan Pajak

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

PER-07/PJ/2016 Pengampunan Pajak

Dokumen dan pedoman teknis pengisian dokumen dalam rangka pengampunan pajak

SE-30/PJ/2016 Pengampunan Pajak

Petunjuk pelaksanaan pengampunan pajak

119/PMK.08/2016 Pengampunan Pajak

Tata cara pengalihan harta Wajib Pajak ke dalam wilayah NKRI dan penempatan pada instrumen investasi di pasar keuangan dalam rangka pengampunan pajak

UU Nomor 11 Tahun 2016 - Pengampunan Pajak

Pengampunan Pajak

 1 2 3 4 5 6 >>