Latest Regulation
CATEGORY

ALL
SE-90/PJ/2011 Integrated PPN
pengkreditan pajak masukan pada perusahaan terpadu (integrated) kelapa sawit.
189/PMK.03/2011 Penghentian penyidikan
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.03/2009 tentang tata cara penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan untuk kepentingan penerimaan negara.
SE-84/PJ/2011 Pelayanan Prima
Pelayanan prima
SE-86/PJ/2011 Pemutakhiran Piutang Pajak
pelaksanaan pemutakhiran piutang PPh, PPN dan PPnBM.
PER-35/PJ/2011 Pemeriksaan tujuan lain
Petunjuk pelaksanaan pemeriksaan untuk tujuan lain.
PER-32/PJ/2011 Transfer Pricing
perubahan PER-43/PJ/2010 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
PER-33/PJ/2011 Zakat atau sumbangan keagamaan
Badan/lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
PER-31/PJ/2011 Perekaman SPT
Percepatan pelaksanaan perekaman SPT
SE-77/PJ/2011 Program Feeding
Program Feeding
KEP-239/PJ/2011 Pembentukan tim sensus pajak nasional 2011
Pembentukan tim sensus pajak nasional tahun 2011 tingkat kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak.
PER-30/PJ/2011 Pedoman teknis sensus
Pedoman teknis sensus pajak nasional.
PER-27/PJ/2011 Dokumen tertentu
Perubahan kedua atas PER-10/PJ/2010 tentang dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak.
PER-28/PJ/2011 SPT PPh Migas
Bentuk dan isi SPT Tahunan PPh bagi Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang usaha hulu minyak dan atau gas bumi.
PER-29/PJ/2011 SPT PPh Migas
Tata cara penerbitan surat ketetapan pembayaran PPh minyak dan gas bumi dan surat keterangan pembayaran PPh minyak bumi dan gas bumi sementara.
155/PMK.011/2022 - PPh Surat Berharga Negara
PPh ditanggung Pemerintah atas bunga atau imbalan surat berharga negara yang diterbitkan di pasar internasional dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan surat berharga negara di pasar internasional tahun anggaran 2011.
149/PMK.03/2011 Sensus Pajak Nasional
Sensus Pajak Nasional
304/KMK.03/2011 Tim sensus pajak nasional
Pembentukan tim sensus pajak nasional
147/PMK.04/2011 Kawasan Berikat
Kawasan Berikat
130/PMK.011/2011 Tax Holiday...
Pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan PPh Badan.
128/PMK.011/2011 Penetapan Barang Ekspor...
Perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2010 tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar.
 << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >>