News
REVISI UU KUP : Penuntutan Bisa Dihentikan
bisnis indonesia | 07 December 2017

JAKARTA — Proses penuntutan tindak pidana perpajakan bisa dihentikan asalkan wajib pajak (WP) membayar kerugian negara dan sanksi sebesar 300%.

Ketentuan tersebut tertuang dalam draf revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Selain itu, sanksi berupa denda bagi wajib pajak (WP) yang terindikasi melakukan tindak pidana perpajakan akan diturunkan.

Dalam draf revisi UU KUP, sanksi dari beberapa tahapan tersebut diperlakukan berbeda, penghentian pemeriksaan bukti permulaan (bukper) misalnya, jika dalam aturan sebelumnya diatur sebesar 150% akan diturunkan menjadi 100%, penyidikan yang sebelumnya 400% akan diturunkan menjadi 200%.

Sementara itu, penuntutan yang dalam regulasi yang diatur saat ini tak bisa dihentikan, akan diubah frasanya bisa dihentikan asalkan membayar utang pajak ditambah sanksi administrasi sebesar 300%.

Suryo Utomo, staf ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, mengatakan bahwa kebijakan itu ditempuh untuk memberikan kesempatan kepada pembayar pajak supaya menyelesaikan perkara melalui jalur administrasi.

Misalnya, meski sudah berada di dalam penuntutan, tetapi WP telah membereskan persoalan administrasi melalui pembayaran utang pajak dan sanksi dengan besaran denda tertentu, maka penuntutan tersebut bisa saja digugurkan.

“Dalam aturan sebelumnya, penuntutan tidak bisa digugurkan, tetapi ke depan apabila WP melunasi utang pajaknya dan membayar sanksi bisa dihentikan proses penuntutannya,†kata Suryo, Rabu (6/11).

Pemerintah mengklaim, kebijakan itu ditempuh untuk memberikan kepastian hukum terhadap WP, sekaligus mengembalikan fungsi pemidanaan dalam perpajakan yakni ultimum remidium. Artinya proses pemidanaan WP merupakan cara terakhir apabila proses yang telah dilakukan tak berhasil.

SKEMA KEBERATAN

Untuk skema keberatan, dalam rencana perubahan undang-undang itu, utang pajak akan muncul ketika surat ketetapan pajak telah diterbitkan. Dalam aturan sebelumnya, pembayaran dan penagihan pajak baru bisa dilakukan setelah proses keputusan keberatan dan banding selesai.

Arif Yanuar, Direktur Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak, mengatakan bahwa pertimbangan rencana implementasi skema itu atas dasar proses pembenahan mekanisme pemeriksaan yang sedang digenjot Ditjen Pajak. Dia mengakui, selama ini banyak kasus sengketa pajak dimenangkan WP lantaran kelemahan dalam proses pemeriksaan.

“Yang jelas proses pemeriksaan berdasarkan informasi-informasi yang valid. Jadi tak akan terjadi lagi pemeriksaan yang didasarkan oleh data yang absurd,†katanya, Rabu (6/12).

Skema keberatan dan banding sendiri telah beberapa kali diubah. Berdasarkan catatan Bisnis, sebelum 2007, keberatan tidak menunda pembayaran, sehingga menurut skema ini setelah terbitnya surat ketetapan pajak (SKP) petugas pajak bisa menagih pajak terutang wajib pajak.

Namun pada 2007, pemerintah menganulir ketentuan tersebut, Pasal 25 Ayat 7 KUP menyebutkan dalam hal WP mengajukan keberatan, jangka pelunasan pajak tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan. Artinya fiskus bisa menagih pajak setelah ada keputusan soal keberatan tersebut.

Dalam revisi Undang-Undang KUP pemerintah tampaknya ingin mengembalikan ke konsep sebelum 2007. Pasal 68 draf UU KUP menyebutkan pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Arif juga menampik anggapan pemerintah tak pro WP. Apabila melihat draf RUU KUP secara komprehensif, kendati ada beberapa aturan yang bersifat progresif dalam lingkup pemidanaan, tetapi poin dalam RUU itu cenderung berimbang. Ada beberapa insentif yang disiapkan pemerintah, sebagai “perimbangan†dari proses pidana tersebut.

Pertama, skema keberatan yang lama, kendati ditagih saat inkracht, tetapi beban sanksinya cukup besar, jika kalah di keberatan 50% dan di proses banding sanksi yang dibebankan sebesar 100%. Kedua, keberadaan soal insentif berupa penurunan sanksi kepada WP yang terindikasi dalam proses tindak pidana pajak.

Proses pidana pajak mencakup tiga hal yakni pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan pajak, hingga penuntutan. Sanksi di masing-masing tahapan pun berbeda-beda. Tahap bukti permulaan bisa dihentikan apabila WP membayar utang pajak dan denda sebanyak 150%, proses penyidikan 300%.

"Jadi proses penyusunannya berimbang, salah satunya juga soal jika WP menang keberatan mereka mendapatkan bunga sebesar 2%," jelasnya.

Ajib Hamdani, Ketua Bidang Ekonomi Keuangan dan Perbankan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), menyatakan pemerintah seharusnya lebih mementingkan proses ekstensifikasi WP. Jangan sampai mengulang kejadian tahun-tahun sebelumnya, yakni WP terus dihantui ekstra effort Ditjen Pajak.

Bagi WP kepastian hukum sangat penting, apalagi dari aspek regulasi banyak aturan yang sebenarnya tafsirnya lain dengan yang ada diundang-undang. Termasuk skema keberatan yang dia anggap pro pemerintah dibandingkan dengan WP.

"Usulan kami, pemerintah dan legislatif seharusnya duduk bersama dengan WP untuk menentukan target, prinsipnya pajak harus dipungut saat situasi paling nyaman," ungkapnya.

Adapun Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan penurunan sanksi administrasi itu perlu direspons positif. Apalagi selama ini sanksi itu memang memberatkan.

"Hal itu juga tak menjadi jalan keluar karena membayar 400% itu berat. Setidaknya ada skema cicilan dan beberapa skema lainnya," imbuh Prastowo.

Tujuan sanksi sebenarnya adalah memberikan efek jera untuk mendorong kepatuhan. Seharusnya hal inilah yang harus dievaluasi efektivitasnya. Pemerintah harus kembali ke prinsip ultimum remedium.

"Tetapi di samping itu semua, yang penting implementasinya harus konsisten," jelasnya.