News
EKSTENSIFIKASI BARANG KENA CUKAI: Pembahasan Minuman Berkarbonasi Kian Intens
bisnis.com | 10 January 2018

Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kementerian Kesehatan tengah secara intens membahas pengenaan cukai terhadap minuman berkarbonasi.

Maura Linda Sitanggang, Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan mengatakan, dua institusi masih melakukan penelaahan kembali, karena terdapat banyak aspek yang mesti dikaji.

“Itu harus ditelaah kembali, jadi bukan masalah akan dikenakan atau tidaknya,” kata Maura kepada Bisnis, Selasa (9/1/2018).

Sebuah kebijakan, terutama terkait dengan pengendalian konsumsi melalui cukai perlu bukti di lapangan, misalnya mengenai exposure ke masyarakat, seberapa besar minuman berkarbonasi tersebut berimplikasi ke kesehatan. Untuk mengukurnya, perlu pembahasan yang mendetail dengan berbagai pihak.

 “Ya ini masih terus dibahas, yang jelas perlu bukti di lapangan,” jelasnya.

Adapun, minuman berkarbobasi adalah salah satu kandidat barang kena cukai baru yang kabarnya bakal dikenakan setelah cukai plastik. Penambahan BKC tersebut juga menjadi strategi untuk mencari alternatif penerimaan bea cukai setelah makin ketatnya pengaturan terhadap hasil tembakau.

Rudy Rahmaddi Kasubdit Penerimaan Ditjen Bea dan Cukai mengatakan, jika dilihat dari sisi struktur penerimaan cukai, Indonesia hanya memiliki tiga barang kena cukai yakni cukai rokok, etil alkohol, dan minuman mengandung etil alkohol (MMEA).

Padahal, lanjut dia, di beberapa negara jumlah BKC bisa lebih dari tiga jenis bahkan ada yang mencapai 20-an. Finlandia misalnya 16 jenis BKC, Prancis 14 jenis BKC, Jerman 13 jenis BKC, Jepang 24 jenis BKC, Korsel 18 jenis BKC, Malaysia 14 jenis BKC, Singapura 33 jenis BKC, India 28 jenis BKC.