News
Investor Dapat Insentif Fiskal Via OSS
DDTC.News | 10 July 2018

JAKARTA, DDTCNews - Hari ini, Selasa (10/7), kabar datang dari Kementerian Koordinator Perekonomian yang akhirnya merilis layanan sistem perizinan terpadu melalui Online Single Submission (OSS). Melalui layanan berbasis internet ini, pemerintah dapat secara langsung memberikan insentif fiskal kepada investor berupa pemberian tax holiday dan tax allowance.

Selain itu, kabar dari kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menaikkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) menuai beragam tanggapan. Salah satunya, datang dari pengembang properti yang keberatan dengan kebijakan ini.

Berikut ringkasan beritanya:

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan investor dengan kriteria tertentu akan mendapat insentif fiskal berupa tax holiday dan tax allowance. Mantan Dirjen Pajak itu menjelaskan bahwa investor yang dapat surat konfirmasi penerimaan insentif dari Kemenkeu dapat langsung mengunggah datanya lewat sistem OSS. Melalui layanan ini akan mempermudah izin usaha, sehingga investor lebih tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Kompleksitas perpajakan internasional jadi fokus pembahasan pada pertemuan ke-5 Asian Tax Authorities Symposium (ATAS) di Korea Selatan. Dalam diskusi selama tiga hari tersebut isu penghindaran pajak dalam skala global jadi perhatian serius. Direktur Perpajakan Internasional DJP John Hutagaol mengatakan skema penghindaran pajak semakin agresif dan kompleks saat ini. Oleh karena itu, langkah konvensional unilateral dan bilateral tidaklah cukup untuk menangkalnya. Diperlukan membangun kebersamaan di antara otoritas pajak melalui kerangka kerja sama internasional untuk menyelesaikan permasalahan penghindaran pajak.

Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia (BI) Aida S. Budiman mengatakan adanya sinyalemen perbaikan angka konsumsi rumah tangga pada semester II 2018. Hal ini berkaca pada data Juni 2018, dimana pengeluaran konsumen untuk indeks pembelian barang tahan lama meningkat 5,9 poin menjadi 120,8 dari bulan sebelumnya. Kenaikan tersebut dinilai sebagai tanda adanya peningkatan penghasilan konsumen pada Juni 2018 seiring dengan penerimaan tunjangan hari raya bagi pegawai dan meningkatnya pendapatan usaha. Bank sentral melihat momentum ini untuk fokus pada kebijakan yang mendorong pembiayaan domestik. Oleh sebab itu, inisiatif ke arah kepastian aliran dana termasuk sumber dana domestik yang berkelanjutan terus diupayakan.

Langkah Pemprov DKI Jakarta yang menaikkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dengan rata-rata sebesar 19,54% untuk tahun 2018 mendapat sentimen negatif dari pelaku usaha properti. Direktur Pengelolaan Modal dan Investasi PT. Intiland Development Tbk Archied Noto Pradono mengatakan secara jangka pendek akan menambah beban biaya yang ditanggung pengembang. Oleh karena itu, korporasi harus memutar otak untuk menekan kenaikan biaya ini melalui proyeksi jangka panjang. Menurutnya untuk pasar properti penyesuaian harga bertumpu pada mekanisme pasar bukan perubahan kebijakan di ranah perpajakan. Hal inilah yang menjadi tantangan pengembang agar kenaikan NJOP tidak menjadi esktra beban bagi bisnis properti di Jakarta.