News
Partai Buruh Kecam Praktik Penghindaran Pajak di Eropa
DDTC.News | 10 July 2018

AMSTERDAM, DDTCNews – Partai Buruh Inggris bergabung dengan politisi sayap kiri Belanda bersama-sama menuntut berakhirnya celah-celah penghindaran pajak dengan menghapus berbagai keringanan pajak yang selama ini diberikan kepada perusahaan multinasional terutama di kawasan Eropa.

Pemimpin Partai Buruh Inggris Jeremy Corbyn mengatakan upaya itu harus dilakukan karena pajak yang disetor dari perusahaan terkait bisa bermanfaat bagi pemerintah untuk meningkatkan layanan publik. Menurutnya persaingan dalam menurunkan tarif pajak adalah hal yang salah.

 “Penghindaran pajak ada karena rezim pajak yang membiarkan hal itu terjadi, ini sangat memprihatinkan. Penghindaran pajak itu meminimalisir pendanaan untuk sistem keamanan sosial, sekolah, universitas, rumah sakit, infrastruktur, museum dan taman yang bisa dinikmati publik,” katanya dalam pertemuan dengan Partai Buruh Belanda (PvdA), Jumat (6/7).

Menurut Corbyn, pemerintah harus menempatkan sistem keadilan pajak yang lebih mendalam untuk menghadapi kondisi perekonomian Inggris dan Belanda. Seperti halnya menutup celah yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menghindari pajak.

“Ekonomi harus bekerja untuk masyarakat dan justru bukan sebaliknya," tegasnya.

Hal ini pun mendapat sorotan dari Mantan Wakil Perdana Menteri Koalisi Belanda Asscher yang mengecam rencana pemerintah bersama Partai Liberal VVD yang ramah bisnis dan menurunkan pajak dividen, serta menurunkan tarif pajak atas labar perusahaan sebesar 4%.

"Jika penurunan tarif pajak itu dilakukan, maka akan ada penerimaan yang hilang hampir EUR5 miliar atau Rp84,25 triliun, apalagi tidak hanya terjadi sekali tetapi tahun demi tahun. Anggaran sebesar itu bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mempekerjakan 75.000 perawat atau guru,” kata Asscher.

Lebih lanjut Asscher menegaskan selama pemerintah siap diperas oleh perusahaan-perusahaan besar yang mengancam untuk pergi ke tempat lain, maka selama itu pula pembayar pajak pribadi yang menanggung berbagai kebutuhan pemerintah.

Selain itu, Baik Corbyn maupun Asscher memiliki pandangan sama yakni memastikan setiap kesepakatan Brexit harus mencakup strategi untuk menghentikan praktik penghindaran pajak, serta memastikan perusahaan multinasional membayar pajak secara adil.