News
PP Pajak & PNBP Mineral, Ini Tanggapan Freeport
Bisnis.com | 08 August 2018

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Bidang Usaha Pertambangan Mineral.

Terkait dengan hal tersebut, Juru Bicara PT Freeport Indonesia Riza Pratama mengatakan, pihaknya belum bisa memberikan komentar lebih jauh karena masih perlu mendalami poin-poin aturan dalam beleid baru tersebut.

"Kami akan pelajari dulu PP [Peraturan Pemerintah] ini dan akan seperti apa dampaknya," ujar Riza ketika dihubungi Bisnis, Rabu (8/8/2018).

Namun demikian, Riza berujar, sebetulnya selama ini pajak penghasilan (PPh) badan yang dibayarkan PTFI sebesar 35%.

"Sudah jauh di atas rata-rata perusahaan lain yang PPh badannya sebesar 25%," kata Riza.

Salah satu ketentuan yang menjadi fokus dalam beleid tersebut adalah perlakuan perpajakan maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) operasi produksi yang merupakan perubahan bentuk usaha pertambangan dari kontrak karya (KK) yang belum berakhir kontraknya.

Untuk perlakuan perpajakan maupun PNBP, tarif PPh badan sebesar 25%.

 

Indonesia dalam negosiasi yang sedang berlangsung dengan pemerintah.

 

Seperti diketahui, pihak Freeport telah menyatakan siap menambah kontribusi keuangannya kepada negara asal ada jaminan stabilitas investasi untuk jangka panjang.

Masih dalam pasal yang sama, untuk pajak penghasilan badan (PPh Badan), tarif yang dikenakan sebesar 25%. Besaran tersebut di bawah PPh Badan yang dibayarkan Freeport Indonesia selama ini, yakni 35% sesuai KK.

Berdasarkan ketentuan dalam KK, Freeport Indonesia sebenarnya bisa memilih untuk menggunakan PPh Badan 25% sebelum PP No. 37/2018 terbit. Namun, kala itu Freeport Indonesia memilih untuk tetap membayar sesuai ketentuan KK hingga sekarang, meskipun belum dipastikan apakah kini perusahaan tersebut akan tetap membayar sebesar 35% atau mengikuti ketentuan beleid baru.

Dalam pasal yang sama, pemerintah juga menetapkan PNBP berupa bagian untuk pemerintah pusat sebesar 4% dari keuntungan bersih pemegang IUPK Operasi Produksi hasil perubahan dari KK yang belum berakhir kontraknya.

Pemerintah daerah akan mendapatkan bagian sebesar 6% yang terbagi menjadi pemerintah provinsi sebesar 1%, pemerintah kabupaten/kota penghasil 2,5%, dan pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam satu provinsi sebesar 2,5%.