News
DJP Sayangkan Syarat Taat Pajak Bagi Caleg, Capres dan Cawapres Dihapus
liputan6.com | 13 September 2018

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menyayangkan kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang meniadakan syarat patuh ketentuan pajak bagi calon anggota legislatif (caleg), calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga mengatakan‎, terdapat perubahan peraturan terkait syarat untuk caleg, capres dan cawapres terkait perpajakan.

Perubahan tersebut terdapat dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018,‎ tentang tidak adanya syarat menaati ketentuan perpajakan, diantaranya laporan SPT 5 tahun terakhir dan pernyataan dari kantor Pajak para calon tidak memilik utang pajak.

"Jadi dua hal itu yang ada untuk pencalonan presiden, wapres, gubernur, bupati, walikota, caleg, ini yang enggak ada‎," kata Hestu, dalam sebuah diskusi, di kawasan Cikini, Jakarta, Kamis (13/9/2018).

Seharusnya, KPU tetap mempertahankan syarat ‎memenuhi ketentuan perpajakan untuk para calon seperti sebelumnya. Dia pun menyayangkan syarat tersebut dihilangkan.

"Ini beda peraturan KPU 2015 salah satu syarat dia harus menyerahkan SPT tahunan 5 tahun terakhir, satu keterangan dari KPP pajak dia tidak punya hutang pajak," jelasnya.

Hestu pun berharap, agar KPU mengakomodir keinginan Direktorat Jenderal Pajak untuk kembali menyertakan syarat memenuhi ketentuan perpajakan, bagi para caleg, capres dan cawapres. Agar sebelum terpilih, sudah terlebih dahulu taat pajak.

"Kami berharap KPU mengakomodir ini, jadi jangan di-publish yang nunggak pajak, tapi SPT, lima tahun terakhir itu saja dulu," tandasnya.