CNN Indonesia

Jumat, 11 Okt 2024

CNN Indonesia —

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mendalami laporan 300 pengusaha pengemplang pajak di sektor sawit. Pasalnya, potensi pendapatan negara yang hilang disebut mencapai Rp300 triliun.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan penelusuran akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dapatkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

“Atas informasi tersebut, saat ini sedang kami dalami,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (11/10).

Adik Presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, sebelumnya mengatakan pemerintah mendatang akan mengejar 300 pengusaha pengemplang pajak yang ditaksir merugikan negara hingga Rp300 triliun.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini menyatakan data tersebut diperoleh dari Luhut dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BKPK) Muhammad Yusuf Ateh. Dari laporan yang diterima Prabowo, pengusaha tersebut berasal dari sektor sawit.

“Ini data yang Pak Prabowo dapat dari Luhut dan Ateh (BKPK) dan dikonfirmasi dari LHK ada jutaan hektar kawasan hutan diokupansi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar,” kata Hashim.

Data yang diperoleh itu, jelas Hashim, bakal langsung ditindak lanjuti oleh Prabowo setelah menjabat. Namun, tentu saja akan melalui proses peringatan terlebih dahulu.

“Nanti ada peringatan bersahabat, friendly reminder ‘please pay up’,” pungkasnya.

 (ldy/sfr)